Tarif Pajak Hiburan Mewah Naik hingga 75%: Sebuah Kompromi Antara Pemerintah dan Legislator




Ketentuan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), khususnya untuk aktivitas hiburan yang bersifat mewah, mengalami perubahan signifikan dalam Undang-Undang (UU) No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meski sebelumnya telah tercantum bahwa tarif maksimal hiburan mewah adalah 75%, ternyata pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hiburan, Kebudayaan, dan Pariwisata (HKPD) mengusulkan penurunan tarif maksimum tersebut menjadi 40%.


Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, mengungkapkan bahwa RUU HKPD merupakan inisiatif pemerintah, dan sebelumnya, pemerintah mengusulkan tarif maksimum hiburan mewah sebesar 40%. Namun, dalam proses pembahasan, sejumlah pihak, termasuk perwakilan dari fraksi Partai Golkar, berpendapat bahwa batas maksimal seharusnya tetap seperti ketentuan lama, yaitu 75%, tanpa batas minimal.


Meskipun RUU tersebut pada awalnya mencatat usulan penurunan tarif, setelah diskusi dan pertimbangan sosial dan kultural di beberapa daerah yang religius, akhirnya diputuskan untuk tetap menjaga tarif maksimal hiburan mewah pada 75%. UU HKPD pun disahkan pada 5 Januari 2022, dan tarif pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa berlaku 2 tahun setelahnya, tepatnya per 5 Januari 2024.


Meskipun terdapat masa tunggu dua tahun sebelum penerapan aturan tersebut, sejumlah pengusaha mengeluh karena merasa tidak mendapatkan informasi sebelumnya. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui keluhan tersebut, sementara pengusaha juga diberikan kemudahan dengan adanya Pasal 101 UU HKPD yang memungkinkan mereka meminta keringanan tarif pajak.


Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan pengusaha dalam mendukung pertumbuhan sektor hiburan yang tetap berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Post a Comment

Previous Post Next Post